HATTA RAJASA: TEMPATKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI ATAS KEPENTINGAN PARTAI

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mengumpulkan seluruh pejabat eksekutif partai mulai tingkat pusat sampai daerah di seluruh Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/3) malam.

Menurut Ketua DPP PAN Bara Hasibuan, dalam pertemuan itu Hatta Rajasa menginstruksikan kepada seluruh pejabat eksekutif PAN untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai, dan terus fokus bekerja dalam mengemban amanat rakyat.

“Para pejabat eksekutif PAN diinstruksikan untuk terlibat dan aktif dalam memecahkan berbagai persoalan yang masih menghimpit rakyat. Di tengah kegaduhan politik yang sedang berlangsung ini juga diinstruksikan agar kader berperan aktif sebagai faktor perekat seluruh komponen bangsa,” kata Bara di sela pertemuan kader PAN di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/3).

Dia mengatakan, pertemuan ini selain untuk konsolidasi politik sekaligus pembuktian bahwa PAN tetap solid. Inisiatif pertemuan ini juga didasari situasi perpolitikan nasional yang kian dinamis menjelang Pemilihan Umum 2014.

“Ada kekhawatiran dinamika yang tinggi ini akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat publik yang berasal dari parpol. Ada semacam persepsi bahwa pejabat di birokrasi yang berasal dari parpol seolah-olah mengabaikan tugas yang diamanatkan rakyat karena sibuk urusan partai masing-masing,” jelas Bara.

Menurutnya, seluruh kader PAN juga ditugaskan untuk berkontribusi aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif agar pencapaian dan berbagai kemajuan yang telah dicapai dapat terus berlanjut, dan tidak mengalami set back. “Yang tidak kalah penting seluruh kader PAN harus berperilaku dengan memegang etika dan moral secara penuh,” ujar Bara.

Ditambahkan Bara, pada pertemuan kader kali ini, Ketua Umum Hatta Rajasa juga menjelaskan soal delapan butir pandangan PAN yang diluncurkan beberapa waktu lalu pada temu kader tingkat nasional sebagai respon atas isu pembangunan menuju bangsa yang unggul dan berperadaban.

“Delapan butir tersebut merupakan respon atas berbagai isu strategi bangsa, menjadi pedoman bagi seluruh kader PAN dalam memecahkan persoalan bangsa serta upaya dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang,” tegasnya.[dem] (sumber RMOL)

INILAH 8 PANDANGAN PAN UNTUK HADAPI 2014

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam pidato kebangsaannya sudah meluncurkan delapan pandangan PAN untuk mewujudkan partai bernomor delapan itu terdepan pada pertarungan politik 2014 nanti. Peluncuran delapan isu strategis tersebut sebagai respons atas isu pembangunan bangsa menuju bangsa yang unggul dan berperadaban. Delapan adalah angka urut untuk partai berlambang matahari tersebut.

Pidato Kebangsaan Hatta Rajasa disampaikan dalam temu kader PAN tingkat nasional di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Jakarta, pada Minggu (17/2/2013). Dalam 8 Pandangan PAN tersebut, terselip secara samar pandangan bagaimana PAN menyikapi pertarungan soal kapitalisme dan sosialisme. Posisi Hatta Rajasa yang juga kini Menteri Perekonomian, membuat isi pandangan PAN tersebut kental dengan pemilihan dan pemilahan prinsip-prinsip ekonomi yang khas pandangan Hatta.

Semakin jelas posisi PAN di antara partai-partai lain yang memposisikan diri sebagai partai yang antineoliberalisme, antipasar, berusaha berpihak pada yang lemah, antikartel pangan, dan antipenguasaan sumber daya alam oleh kelompok tertentu. PAN yang sejarahnya berbasis dukungan pemilih mayoritas Muslim, juga tampak berusaha memantapkan diri menjadi partai yang multikultural dan multiagama.

Berikut ini adalah penjabaran lengkap 8 Pandangan PAN yang disampaikan oleh Hatta Rajasa:

1. Kita perlu kebersamaan untuk mencapai tujuan. Semua yang membentuk Indonesia, semua yang menjadikan Indonesia, semua yang menjadi fondasi Indonesia harus tak bisa terusik eksistensinya oleh apapun, oleh siapapun di sepanjang dan semua zaman. Naskah pembukaan UUD 1945 dan Pancasila adalah elemen konstitusi Indonesia yang harus kita pertahankan dengan segala ongkos dan tantangannya.
2. Indonesia adalah sebuah bangsa yang dibangun berdasarkan nasionalisme di atas konstruksi masyarakat multietnik dan multikultural. Itu berarti, Indonesia sesungguhnya dibentuk oleh dua hal beda yang menjadi satu yang tak terpisahkan yaitu nasionalisme dan multikulturalisme. Indonesia memerlukan nasionalisme sebagai dasar untuk membentuk nation state yang eksistensinya menjadi relevan karena hadirnya sentimen sejarah dan kehendak untuk bersatu mencapai cita-cita dan tujuan bersama. Sebaliknya Indonesia juga memerlukan ruang yang memungkinkan terpeliharanya rasa identitas dan kesetiaan kolektif, demi, dan untuk, atas nama Bhinneka Tunggal Ika.
3. Indonesia tengah mengalami megaperubahan. Desentralisasi harus menjadi kata kunci membangun negara kita. Kita mengalami perubahan di tiga wilayah sekaligus. Di ruang negara, perubahannya berlangsung untuk memastikan adanya: Pertama, Pemisahan atau pembagian kekuasaan antara lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif, guna menghindari dominasi kekuasaan di satu lembaga terhadap yang lainnya. Kedua, Penegasan oleh negara akan hak-hak dasar warga negara, kebebasan dan kemerdekaan berserikat, hak untuk memperoleh pelayanan dasar dan sejumlah hak sosial dan hak kultural lainnya. Ketiga, pembagian dan kekuasaan dan kewenangan diantara pusat dan daerah, haruslah bertujuan terlayaninya secara efektif pelayanan publik, good governance di semua lembaga publik. Korupsi harus dijadikan musuh bersama sebagai bangsa ini. Di ruang pranata civil society, agenda perubahannya adalah melakukan transformasi sosial untuk menciptakan sejumlah kualitas yang menggambarkan hadirnya masyarakat dengan statuta sosial yang kuat, plural, terbuka, serta berkesediaan untuk saling membagi. Kehadiran demokrasi yang beretika dan bermartabat, menjadi keharusan. Kebebasan bukanlah tak terbatas, harus ada ruang untuk menghormati hak-hak orang lain. Demokrasi memang memerlukan partai politik yang tangguh, tapi juga memerlukan good civil societydan kita memerlukan the greatest man untuk mengawal perjalangan hidup bangsa ini.
4. Di ruang pasar, agenda perubahannya tidak saja mendorong terjadinya pasar yang terbuka namun juga pasar yang adil. Not only a free market, but also a fair market. Tidak saja sebuah ekonomi yang berorientasi keluar, tapi juga ekonomi yang berorientasi ke dalam. Tidak hanya ekonomi yang mengejar pertumbuahan semata, namun juga pemerataan yang bersifat inklusif dan tidak hanya mempraktikkan ekonomi yang terbuka dan maju, namun juga ekonomi yang dapat menjamin kemandirian dan ketahanan pokok berdasarkan prinsip sustainable dan pembangunan yang berpihak pada pemerataan, mengurangi kemiskinan, dan pengangguran serta prinsip menjaga kelestaran lingkungan. Perspektif kebangsaan dalam megaperubahan yang kita dorong terletak pada ownership, kepemilikan atas semua hak kemajuan yang telah kita capai tanpa kita terasing dalam perubahan itu sendiri. Dalam konteks inilah kita tidak percaya prinsip neoliberalisme dan pasar bebas karena cenderung tidak menghadirkan keadilan. Sebuah mekanisme pasar, yang tidak mampu mengontrol keserakahan. Pasar bebas tidak mampu memperbaiki distorsi pada dirinya, diperlukan kehadiran negara, untuk melindungi yang lemah, untuk melindungi yang tidak mampu, tidak hanya berpihak pada yang kuat. Keadilan harus dihadirkan bagi semua.
5. Keadilan seosial bagi seluruh rakyat indonesia. Justice for all harus kita wujudkan. Tidak boleh lagi terjad ketimpangan dan ketidakadilan. Anugerah sumber daya alam yang disediakan oleh Allah SWT harus dinikmat bersama-sama, bukan hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Kita tak boleh mendiskriminasi kelompok suku, etnik, daerah, maupun agama. Kelompok besar tidak boleh memonopoli penguasaan sumber daya alam, pengabaian terhadap prinsip-prinsip fundamental ini akan mengakibatkan munculnya dan berkembangnya ketidakharmonisan yang bisa berujung pada disintegrasi nasional. Tak mungkin kita biarkan kemiskinan justru ada pada sumber-sumber kekayaan alam yang tersebar di bumi Indonesia. Tak mungkin kita biarkan ketidakadilan, penguasaan lahan persawahan. Tak mungkin kita biarkan hukum tanpa keadilan, tak mungkin kita biarkan korupsi terus menjadi menyengsarakan rakyat, tak mungkin kita biarkan nelayan tak berlayar dan tak bisa melaut, petani tak berdaya oleh pangan impor, petani kita harus berkebun di tanahnya sendiri. Keadilan atas lahan harus kita wujudkan. Dan yang penting, tak boleh di bumi ini, kartel menguasai pangan yang merupakan hajat hidup orang banyak. Kita harus akhiri era upah buruh yang murah, sambil kita tetap menjaga iklim usaha yang sehat.
6. Membangun kemandirian bangsa secara konsisten. Kemandirian bangsa harus dimaknai sebagai kemampuan dan ketahanan yang dimiliki oleh bangsa tersebut untuk tetap bersaing secara global. Kita harus mampi mengambil peran-peran strategis dan dominan dalam setiap kompetisi yang ada. Melalui peran-peran strategis dan dominan itulah posisi tawar bangsa kita semakin diperhitungkan. Untuk mewujudkan sebuah negara yang mandiri harus memiliki daya saing yang tinggi melalui pendekatan sumber daya manusia, kreativitas dan inovasi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Keduanya adalah variabel penting dalam proses transformasi sosial yang sangat menentukan ciri, tatanan, dan struktur ekonomi, sosial budaya, dan politik di masa depan. Kreativitas dan inovasi ini merupakan esensi fundamental dalam meningkatkan daya saing bangsa. Sebuah bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu menghidupkan kehidupannya sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di belahan bumi.
7. Kita memerlukan kaji ulang terhadap cara kita mengelola kekayaan alam. Tidak boleh sumber-sumber kekayaan alam dikelola oleh sekelompok orang tertentu saja. Keadilan harus ditegakkan. Renegosiasi kontrak yang tidak adil harus kita lakukan. Hak-hak negara berupa royalti, divestasi, nilai tambang, dan keikutsertaan peran masyarakat harus diwujudkan. Kita harus menghentikan ekspor bahan mentah karena hanya akan membuat bangsa kita menjadi lemah. Kita harus membangun industri-industri untuk memproses bahan mentah menjadi bernilai tambah, disamping meningkatkan lapangan kerja juga membangun kemandirian bangsa. Tidak mungkin kita biarkan negara kita tergantung pada negara lain secara absolut. Kita harus membangun kedaulatan dan swasembada pangan. Sejarah mencatat, tidak ada negara yang unggul di dunia ini tanpa memilik kemandirian pangan. Kita harus berdaulat dan mandiri di bidang energi, kita harus tingkatkan kesejahteraan petani, nelayan, buruh, TNI, POLRI, guru, dan PNS. Kita harus berantas korupsi, praktik-praktik politik dan ekonomi tidak sehat, kartel, mark-up, semua harus kita hilangkan. Momen yang tepat bagi bangsa ini untuk membenahi semuanya secara transparan dan akuntabel. Agar rakyat bisa diberikan keleluasaan untuk menikmati kehidupannya dengan baik.
8. Pentingnya program perlindungan sosial. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah penting, akan tetapi menjaga agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial, juga amat penting. Untuk itu diperlukan program-program bantuan dan perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Strategi pembangunan untuk semua harus betul kita wujudkan. Negara harus hadir dalam program afirmatif untuk melindungi yang lemah. Kita bersyukur. Kita telah menghadirkan kredit usaha rakyat tanpa jaminan. PNPM Mandiri, beras untuk masyarakat miskin, program beasiswa, BOS, dan semua program-program perlindungan sosial tersebut harus kita kawal, karena begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga rakyat tidak dapat menikmati. Oleh karena itu, kita meminta kepada seluruh kader PAN untuk memberikan pengawalan kepada seluruh program-program perlindungan sosial di seluruh daerah Tanah Air kita.

Sumber: Kompas.com