Jumat, 06 September 2013 00:40 WIB
JATINANGOR (GM) - Sebanyak 12 kepala desa (kades) dan puluhan aparat pemerintahan desa se-Kecamatan Jatina-ngor, Kab. Sumedang, Kamis (6/9), mendapatkan penyuluhan dari pihak Kecamatan Jatinangor, terkait program pelayanan bidang dana bagi hasil (DBH) pajak daerah, retribusi, dan alokasi dana desa (ADD) dengan mengambil tempat di kantor Kecamatan Jatinangor.
Camat Jatinangor, Bambang Rianto melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Juni Sujatnika, kepada wartawan di ruang kerjanya, mengatakan, pembinaan dilakukan lagsung seksi pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Mereka digembleng dan diberi wawasan dengan harapan tertanam sikap terbuka dan transparan dalam semua program atau kegiatan untuk kepentingan warga.
"Sudah menjadi kewajiban kami dalam melakukan pembinaan kepada mereka. Pembinaan itu tentu saja dalam bidang apa pun supaya meningkatkan potensi desa," terangnya.
Pembinaan lainnya, katanya, di antaranya terkait peraturan-peraturan normatif yang sudah ada undang-undangnya. Dengan begitu, mereka bisa memahaminya sehingga bisa direalisasikan dengan tepat.
"Sehingga setelah dibina, langkah mereka sejak dari pengajuan, pengalokasian sampai dengan laporan pertanggungjawaban akan sesuai aturan," terangnya.
Camat Jatinangor, Bambang Rianto melalui Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Juni Sujatnika, kepada wartawan di ruang kerjanya, mengatakan, pembinaan dilakukan lagsung seksi pemberdayaan masyarakat desa (PMD). Mereka digembleng dan diberi wawasan dengan harapan tertanam sikap terbuka dan transparan dalam semua program atau kegiatan untuk kepentingan warga.
"Sudah menjadi kewajiban kami dalam melakukan pembinaan kepada mereka. Pembinaan itu tentu saja dalam bidang apa pun supaya meningkatkan potensi desa," terangnya.
Pembinaan lainnya, katanya, di antaranya terkait peraturan-peraturan normatif yang sudah ada undang-undangnya. Dengan begitu, mereka bisa memahaminya sehingga bisa direalisasikan dengan tepat.
"Sehingga setelah dibina, langkah mereka sejak dari pengajuan, pengalokasian sampai dengan laporan pertanggungjawaban akan sesuai aturan," terangnya.
(B.115)**
Tidak ada komentar:
Posting Komentar